Ida Nurlela Dorong Optimalisasi Program Koperasi Desa Merah Putih untuk Perkuat Ekonomi Desa

News Lidik Pangandaran — Anggota DPR RI Komisi VI dari Daerah Pemilihan (Dapil) X Jawa Barat, Hj. Ida Nurlela Wiradinata, menyoroti pentingnya optimalisasi pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah pusat. Program tersebut dinilai memiliki tujuan baik dalam memperkuat ekonomi dan pembangunan desa, namun masih menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan.

Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26 Oktober 2025), Ida Nurlela menjelaskan bahwa Presiden RI memiliki niat mulia menjadikan desa sebagai pusat interaksi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun, menurutnya, implementasi program tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.

“Tujuannya sangat bagus, desa dijadikan tempat interaksi dari berbagai sektor — ekonomi, pembangunan, dan sebagainya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Program ini punya pola yang berbeda, perlu proses panjang seperti pengajuan proposal bisnis, pelatihan (TOT), dan pembentukan manajer koperasi,” ujar Ida.

Politisi dari dapil yang meliputi Kabupaten Ciamis, Kuningan, Pangandaran, dan Kota Banjar itu menambahkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran hingga Rp3 miliar untuk setiap program Desa Merah Putih. Namun, realisasi di lapangan masih berjalan bertahap. Karena itu, Ida mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat agar tujuan program benar-benar tercapai.

Sebagai anggota Komisi VI DPR RI, Ida menjelaskan bahwa komisinya bermitra dengan tiga lembaga strategis, yaitu BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Perdagangan. Ketiganya, kata dia, memiliki peran besar dalam memperkuat ekonomi nasional sekaligus menyalurkan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Kami di Komisi VI terus berupaya agar keberadaan BUMN dan koperasi benar-benar dirasakan masyarakat. Melalui CSR BUMN dan dukungan kementerian, kita bisa membantu membangun ketika pemerintah daerah mengalami defisit anggaran,” jelasnya.

Selain fokus pada kerja di tingkat pusat, Ida juga aktif menyerap aspirasi masyarakat di dapilnya. Dari hasil kunjungannya, ia menemukan bahwa banyak daerah mengalami keterbatasan anggaran yang berimbas pada lambatnya pembangunan.

“Kami turun langsung untuk mendengar keluhan masyarakat. Ternyata hampir semua kabupaten mengalami defisit anggaran. Maka kami berusaha menghadirkan bantuan melalui jalur BUMN dan program kementerian agar pembangunan tetap berjalan,” ungkapnya.

Ida Nurlela menegaskan bahwa peran wakil rakyat bukan hanya berbicara di Senayan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia berharap program Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi momentum penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh desa di Indonesia. (Tantri.M)